Daftar Isi
Perusahaan kilang minyak sektor publik menolak tuduhan pemerintah negara bagian Karnataka yang menyebutkan stasiun pengisian bahan bakar umum menjual bensin dengan kadar etanol mencapai 31,2 persen. Seperti dilaporkan Autocar Professional, pihak kilang menilai pengujian laboratorium pihak ketiga tersebut mengabaikan protokol pengambilan sampel dan prosedur teknis standar.
Temuan Negara Bagian dan Tuntutan Kompensasi
Pemeriksaan yang disponsori oleh negara bagian menemukan bahwa empat dari lima pompa bensin yang diperiksa menjual bensin melampaui batas legal etanol sebesar 20 persen. Penyelidikan ini mencakup 63 sampel bahan bakar dari tujuh kabupaten setelah perusahaan pemasaran minyak milik negara gagal menyerahkan data etanol yang diminta.
Menteri Pangan, Pasokan Sipil, dan Urusan Konsumen Karnataka, Rizwan Arshad, dalam konferensi pers menyatakan bahwa konsentrasi etanol tercatat antara 26 persen dan 31 persen pada sampel dari outlet yang dikelola Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, dan Hindustan Petroleum Corporation. Arshad menyebutkan bahwa sedikit kendaraan di jalan raya India yang sepenuhnya kompatibel dengan E20, dan model yang kompatibel pun menghadapi risiko kinerja jika kadar etanol melampaui batas.
Otoritas negara bagian mengklaim bahwa pencampuran berlebih menyebabkan kerugian jarak tempuh konsumen sebesar 62.000 crore rupee per tahun dan biaya perbaikan kendaraan sebesar 39.000 crore rupee, dengan total mencapai 1,01 lakh crore rupee. Pemerintah negara bagian menuntut pemerintah pusat membentuk dana kompensasi khusus bagi pengendara dan menegakkan akuntabilitas kilang.
Sanggahan Metode Teknis oleh Kilang
Dalam pernyataan bersama, perusahaan kilang IOCL, BPCL, dan HPCL menegaskan bahwa seluruh pasokan bensin E20 di India sesuai dengan spesifikasi Biro Standar India IS 17021. Pihak kilang menyatakan survei bulan Oktober 2026 melanggar aturan pengambilan sampel wajib berdasarkan Undang-Undang Komoditas Esensial dan Pedoman Disiplin Pemasaran 2024.
Menurut regulasi, enam sampel berukuran satu liter harus diambil bersama perwakilan kilang, ditandatangani, dan didistribusikan ke diler, kilang, serta laboratorium terakreditasi. Laporan laboratorium pihak ketiga tidak menyertakan sampel retensi dan dokumentasi tingkat gerai secara penuh, sehingga menolak hak verifikasi independen bagi kilang dan diler.
Pihak kilang juga menemukan cacat teknis kritis dalam metode pengujian tanpa prosedur pengenceran dan koreksi referensi yang diwajibkan standar. Pemantauan kualitas independen oleh kilang dan Pusat Koordinasi Kualitas Teknologi Tinggi pada 893 sampel nasional, termasuk 56 sampel di Karnataka yang rata-rata memiliki kadar etanol 19,30 persen, mengonfirmasi kepatuhan seratus persen dalam rentang 19 persen hingga 21 persen.
Dampak Otomotif dan Realitas Komersial
Perdebatan ini menyoroti kesiapan armada kendaraan dan operasional komersial. Pejabat pemerintah pusat menyatakan masalah pencampuran tidak memiliki dasar ilmiah, meskipun penyelidikan internal sebelumnya menunjukkan bahwa Perhimpunan Produsen Otomotif India sempat memperingatkan risiko bahan bakar E20 yang terkontaminasi.
Namun, pihak kilang membantah klaim kerugian finansial konsumen yang luas dengan mencatat bahwa lebih dari 300 juta kendaraan roda dua dan 40 juta kendaraan roda empat beroperasi menggunakan E20 setiap hari tanpa laporan kerusakan mekanis yang masif. Terkait efisiensi bahan bakar, studi teknis menunjukkan kendaraan terkalibrasi E20 hanya mengalami penurunan penghematan bahan bakar sebesar 1 persen hingga 2 persen, sementara kendaraan non-kalibrasi mengalami penurunan 3 persen hingga 6 persen.
Kilang menganggap asumsi penurunan jarak tempuh seragam sebesar 10 persen oleh Karnataka tidak terverifikasi secara ilmiah. Logika komersial juga menolak dugaan pencampuran berlebih yang sengaja karena pengadaan etanol merupakan beban operasional besar yang justru meningkatkan biaya pengadaan, sementara proses pencampuran diatur oleh sistem kalibrasi otomatis di depo.
Konteks Makroekonomi dan Langkah Lanjutan
Benturan kebijakan ini terjadi di tengah inisiatif biofuel nasional India yang mencatat penghematan devisa lebih dari 1,97 lakh crore rupee, mensubstitusi 316 lakh metrik ton impor minyak mentah, serta menyalurkan 1,66 lakh crore rupee kepada produsen pertanian domestik sejak tahun anggaran 2014-2015.
Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, IOCL, BPCL, dan HPCL secara resmi meminta otoritas Karnataka membagikan dokumentasi laboratorium secara lengkap serta melakukan pengujian ulang bersama atas sampel pembanding menggunakan metode resmi di hadapan perwakilan negara bagian dan pihak kilang.
