Infrastruktur

Hapus Semua Tol Malaysia Butuh Anggaran Sekitar Rp1.400 Triliun

Hapus Semua Tol Malaysia Butuh Anggaran Sekitar Rp1.400 Triliun

Pemerintah Malaysia menyebut penghapusan seluruh jalur tol dengan mengambil alih 34 jalan bebas hambatan akan menelan biaya sekitar RM400 miliar atau setara Rp1.400 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Datuk Seri Dr Ahmad Maslan di Dewan Rakyat, seperti dilaporkan Paul Tan’s Automotive News.

Estimasi Biaya Pengambilalihan Konsesi Tol

Ahmad menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan perkiraan dari para pejabat kementeriannya untuk 34 jalan tol yang dikelola oleh 28 perusahaan konsesi berbeda. Ia membandingkan nominal tersebut dengan biaya penghapusan pinjaman PTPTN yang mencapai RM70 miliar. Menurutnya, jumlah RM400 miliar setara dengan anggaran operasional tahunan pemerintah yang digunakan untuk membayar gaji 1,61 juta pegawai negeri.

Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan Anggota Parlemen Hulu Langat, Mohd Sany Hamzan, yang meminta agar tol di ruas Cheras-Kajang dihapuskan. Jalan tol sepanjang 11,5 kilometer yang dibangun pada tahun 1999 dengan biaya RM282 juta tersebut kini telah beroperasi hampir 28 tahun. Pihaknya menilai perusahaan pengelola seharusnya sudah meraup keuntungan dari jalan tol yang sudah berusia tua itu.

Perubahan Undang-Undang untuk Sistem MLFF

Terkait penerapan sistem tol bebas hambatan multi-lane free flow (MLFF), Ahmad menyatakan bahwa pemerintah memutuskan proyek ini akan dijalankan secara bisnis dengan bisnis tanpa menggunakan dana anggaran negara. Perusahaan PLUS telah membangun sistem tersebut dan mengujinya di beberapa lokasi yang siap dioperasionalkan.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa undang-undang di Parlemen harus diubah terlebih dahulu agar penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak membayar tol dapat dilakukan setelah gerbang fisik ditiadakan. Tanpa adanya palang pembatas, dikhawatirkan akan ada pihak yang mencoba menghindari kewajiban membayar. Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, pelanggaran menghindari pembayaran tol diancam dengan denda antara RM2.000 hingga RM5.000 atau kurungan penjara maksimal satu tahun.

Menanggapi keluhan Anggota Parlemen Kuala Krai Abdul Latiff Abdul Rahman mengenai gerbang tol yang kerap menjadi titik kemacetan seperti di Gombak, Bentong, dan Sungai Besi, Ahmad mengaku memahami kendala tersebut karena pengalamannya berkendara secara rutin. Ia berharap seluruh pemegang konsesi dapat segera menerapkan sistem MLFF secepat mungkin untuk mengurai kemacetan.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *