Pemerintah sedang merumuskan perbaikan mekanisme insentif kendaraan listrik agar selaras dengan tujuan Kebijakan Otomotif Nasional 2020 serta Rencana Induk Industri Baru 2030, seperti dilaporkan Bernama.
Prioritas Vendor Lokal dan Ekspor
Wakil Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Sim Tze Tzin menyatakan bahwa penyesuaian tersebut akan memprioritaskan keterlibatan vendor lokal, alih teknologi, serta pengembangan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Selain itu, kinerja ekspor akan dijadikan syarat utama dalam pemberian insentif kendaraan listrik.
Menurut Sim Tze Tzin, pemerintah mewajibkan para investor untuk melakukan lokalisasi dengan mengambil pasokan dari para pemasok lokal berdasarkan mekanisme insentif yang sudah ada saat ini.
Tanggapan di Dewan Rakyat
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sim Tze Tzin ketika menjawab pertanyaan dari Rodziah Ismail dalam sesi tanya jawab di Dewan Rakyat. Rodziah menanyakan kesiapan pemerintah untuk menjadikan penciptaan nilai domestik—yang mencakup alih teknologi, tenaga kerja terampil, partisipasi vendor lokal, dan ekspor—sebagai syarat kinerja tambahan untuk insentif kendaraan listrik, alih-alih hanya bergantung pada komitmen investasi semata. Pertanyaan itu diajukan menyusul keputusan BYD yang menggandeng mitra lokal alih-alih mendirikan fasilitas produksi mandiri di dalam negeri.
Sim Tze Tzin menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan negara tersebut tidak hanya bertindak sebagai pasar konsumen kendaraan listrik semata, melainkan juga memperoleh keuntungan jangka panjang lewat penguatan rantai pasok lokal, kapabilitas teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan ekspor.
Sumber: Paul Tan's Automotive News







