Transport

PAC Usul Pecah Konsesi Kendaraan Demi Hapus Monopoli Spanco

PAC Usul Pecah Konsesi Kendaraan Demi Hapus Monopoli Spanco
Daftar Isi
  1. Usulan Pembagian Konsesi Kendaraan
  2. Temuan dan Rekomendasi Pengelolaan Kontrak
  3. Latar Belakang Perjanjian Spanco

Pemerintah disarankan untuk membagikan konsesi kendaraan kepada perusahaan berbeda berdasarkan kategori demi mengakhiri monopoli pemasok tunggal di bawah Spanco, menurut Komite Akun Publik atau PAC.

Usulan Pembagian Konsesi Kendaraan

Dalam sebuah pernyataan, Ketua PAC Datuk Mas Ermieyati Samsudin menyampaikan bahwa konsesi bisa ditawarkan kepada perusahaan lain sesuai kategori kendaraan, yang dapat mencakup van, bus, kendaraan penggerak empat roda, ambulans, hingga sepeda motor, seperti dilaporkan oleh The Edge.

Ajakan untuk meninggalkan sistem monopoli ini termasuk dalam serangkaian usulan yang disampaikan komite dalam laporan lanjutan mengenai pengelolaan kendaraan pemerintah di bawah perjanjian konsesi saat ini.

Komite tersebut mengusulkan agar model konsesi diperluas hingga mencakup kendaraan untuk layanan krusial dan penggunaan tugas berat seperti ambulans. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kendaraan tetap tersedia serta dapat diganti dengan cepat apabila mengalami kerusakan maupun kecelakaan.

Temuan dan Rekomendasi Pengelolaan Kontrak

Dalam laporan awalnya yang diterbitkan pada 9 Juli, PAC mengungkapkan bahwa berbagai kelemahan dalam pengelolaan kontrak serta praktik tata kelola telah memicu keterlambatan penggantian kendaraan yang masa sewa kendaraannya sudah habis. Akibatnya, pemerintah harus menanggung biaya tambahan terkait perpanjangan masa sewa dan pemeliharaan.

Selain itu, keterlambatan juga terjadi pada penetapan serta penagihan denda atas keterlambatan pengiriman kendaraan. Guna mengatasi persoalan tersebut, PAC merumuskan sejumlah rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.

Meski merasa cukup puas dengan tanggapan kementerian terhadap rekomendasi laporan awal, PAC menilai masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Hal tersebut mencakup kebutuhan pemerintah untuk merampungkan dan memberlakukan perjanjian tambahan dengan Spanco guna mengatasi biaya yang timbul saat kendaraan tetap digunakan melebihi masa sewa, serta mencari pihak lain di luar Spanco untuk memenuhi kebutuhan armada kendaraannya.

Latar Belakang Perjanjian Spanco

Didirikan pada tahun 1988, Spanco memperoleh perjanjian konsesi selama 25 tahun pada 1993 untuk menyediakan dan menyewakan kendaraan dengan layanan pemeliharaan penuh bagi pemerintah. Kontrak tersebut berakhir pada pengujung Desember 2018, dan pemerintah membuka tender pada Februari 2019 untuk kontrak penyediaan, pemeliharaan, serta pengelolaan armada mobil dinas selama 15 tahun ke depan.

Selama masa transisi, Spanco diberikan dua kali perpanjangan masing-masing selama enam bulan pada tahun 2019 untuk terus mengelola armada sampai akhir tahun tersebut, dengan perpanjangan ketiga dilaporkan diberikan hingga Juni 2020. Melalui tender terbuka, konsorsium Naza-Berjaya memperoleh surat niat atau LoI untuk konsesi itu pada 2019, namun surat tersebut dibatalkan pada 2020 dan Spanco akhirnya meneken perjanjian baru pada 31 Januari 2022 untuk konsesi 15 tahun dari Juli 2022 hingga Juli 2037.

Pada Juli 2023, pendiri Grup Berjaya Tan Sri Vincent Tan menyatakan bahwa konsorsium Naza-Berjaya dicabut surat niatnya secara tidak adil sebelum pengumuman penghargaan aktual. Sebuah gugatan kemudian diajukan terhadap Kementerian Keuangan dan Spanco, di mana Tan mengeklaim bahwa kontrak diberikan kepada Spanco meski konsorsiumnya memenangkan penawaran dengan harga Rp700 juta lebih rendah dari Spanco, serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia atau MACC menyelidiki masalah tersebut.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *