Pemerintah Malaysia Kaji Batas Komisi Ojek Daring Grab

Pemerintah Malaysia menyatakan sedang meninjau batas maksimal komisi untuk platform transportasi daring atau ride-hailing menyusul desakan dari para pengemudi yang meminta agar tarif komisi Grab sebesar 20 persen dikurangi. Berdasarkan keterangan tertulis di parlemen yang dilaporkan Paul Tan’s Automotive News, Badan Angkutan Umum Darat (APAD) tengah melakukan kajian mendalam terkait aturan tersebut.

Studi Mendalam dan Uji Coba Struktur Tarif Baru

Kementerian Transportasi menyampaikan bahwa peninjauan ulang akan dilakukan setelah sesi keterlibatan dengan para pemangku kepentingan serta berbagai kajian selesai. Pemerintah mengakui adanya kekhawatiran dari para pengemudi yang menginginkan penurunan tingkat komisi demi meningkatkan pendapatan secara lebih adil dan transparan.

Sebagai tanggapan atas pertanyaan Anggota Parlemen Tebrau Jimmy Puah Wee Tse, kementerian menjelaskan bahwa Grab telah memperkenalkan struktur tarif baru melalui sistem uji coba konsep atau proof of concept yang dinamakan Grab Service Fee (GSF). Sistem tersebut menerapkan tarif komisi yang fleksibel untuk perjalanan harian, namun tetap mempertahankan batas maksimal 20 persen untuk rata-rata mingguan atau bulanan dengan mempertimbangkan jarak, lokasi, waktu tempuh, serta pergerakan waktu nyata dari titik penurunan penumpang ke penjemputan berikutnya.

Hasil Uji Coba dan Rencana Peninjauan Akhir

Hingga tanggal 31 Mei 2026, tercatat sekitar 170.944 mitra pengemudi telah memilih untuk mengikuti struktur baru tersebut. Uji coba itu mencatat rata-rata GSF sebesar 18 persen dan GSF efektif sebesar 15 persen sejak pertama kali diperkenalkan.

Pendapatan per menit perjalanan para mitra pengemudi yang bergabung dalam struktur baru tersebut juga mengalami kenaikan berkelanjutan lebih dari 6 persen sejak uji coba dimulai. Grab dilaporkan rutin memberikan pembaruan mengenai perkembangan uji coba tersebut kepada kementerian dan APAD.

Kementerian menambahkan, hasil akhir dari peninjauan batas komisi ini juga akan mempertimbangkan temuan dari kajian yang sedang berlangsung oleh Kementerian Transportasi dan Kementerian Sumber Daya Manusia terkait kompensasi pekerja gig, yang dijadwalkan rampung pada akhir tahun ini.