Pemerintah pusat India menyatakan keterbukaannya untuk mengevaluasi rekomendasi guna menyederhanakan prosedur kantor transportasi daerah (RTO) di berbagai negara bagian. Menteri Negara untuk Transportasi Jalan dan Jalan Tol India, Harsh Malhotra, mengakui berbagai kendala yang dialami pembeli maupun penjual dalam proses peralihan kepemilikan kendaraan seken.
Evaluasi Kebijakan dan Koordinasi Antarwilayah
Malhotra menyampaikan hal tersebut saat peluncuran laporan Ease of Vehicle Ownership Index (EVOI) 2026 yang diselenggarakan oleh IndiaTech.Org dan Consumer VOICE di New Delhi pada Rabu (04/11). Ia menyebutkan bahwa perbedaan penerapan kebijakan transportasi di setiap negara bagian masih menjadi tantangan tersendiri, sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memegang peranan krusial.
Menurut Malhotra, tidak ada keraguan bahwa permasalahan memang ada dalam proses pemindahan kepemilikan kendaraan tersebut. Ia menanggapi laporan yang menyoroti berbagai hambatan dalam pengalihan kepemilikan mobil bekas serta sejumlah saran perbaikan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat tengah menggodok kebijakan terkait layanan kendaraan, namun penerapannya bergantung pada pemerintah tingkat negara bagian yang memiliki praktik administratif beragam. Malhotra memastikan kementeriannya bakal mengkaji rekomendasi dalam laporan itu bersama para pejabat untuk mencari potensi perbaikan.
Peran Digitalisasi dan Pusat Pengujian Otomatis
Dalam kesempatan itu, Malhotra juga menyoroti pentingnya digitalisasi untuk mempermudah layanan transportasi serta meningkatkan kenyamanan pemilik kendaraan. Ia mencontohkan pusat pengujian kendaraan otomatis sebagai wujud pemanfaatan teknologi guna mendongkrak kualitas layanan dan transparansi.
Wilayah Delhi telah mendirikan tiga pusat pengujian otomatis di bawah pemerintahan negara bagian saat ini. Fasilitas semacam itu dinilai mampu menunjang kemudahan dalam berbisnis sekaligus menekan peluang terjadinya korupsi.
Malhotra mengundang para penyusun laporan untuk membagikan usulan mereka kepada kementerian, seraya menegaskan bahwa pihaknya senantiasa terbuka terhadap pembaruan teknologi demi mendukung kemudahan mobilitas, kehidupan, dan berbisnis. Kendati demikian, sang menteri belum mengumumkan aturan spesifik mengenai perubahan regulasi balik nama kendaraan ataupun memberikan jadwal pasti terkait penerapan rekomendasi tersebut.
