Pemerintah Inggris mengumumkan komitmen anggaran sebesar 100 juta poundsterling atau setara dengan Rp2 triliun guna memangkas biaya pengisian daya kendaraan listrik bagi para pengendara. Dana tersebut dialokasikan untuk menurunkan tarif pada fasilitas pengisian daya lokal berdaya rendah, seperti perangkat yang terpasang di tiang lampu atau trotoar jalan.
Fokus pada Pengguna Tanpa Garasi Pribadi
Bantuan dana ini termuat dalam Anggaran Musim Gugur 2026 dan akan disalurkan secara bertahap selama kurun waktu dua tahun mulai musim semi 2027. Kebijakan ini merespons tinjauan independen terhadap biaya pengisian daya publik yang dimulai sejak Anggaran 2025.
Pemerintah menyatakan bahwa alokasi tersebut ditujukan bagi pengendara yang memakai pengisian daya publik berdaya rendah di dekat kediaman mereka, khususnya pemilik kendaraan yang tidak mempunyai fasilitas parkir di luar jalan raya. Perwakilan Kementerian Keuangan Inggris menyampaikan bahwa pendanaan ini mencakup pengisian daya di jalan-jalan perumahan tempat kendaraan ditinggal selama beberapa jam atau semalaman, dengan estimasi penghematan sekitar 150 poundsterling per tahun bagi setiap pengemudi.
Kendati demikian, pemerintah belum merinci mekanisme teknis penyaluran dana tersebut untuk menurunkan harga pengisian daya. Belum ada kejelasan apakah anggaran 100 juta poundsterling itu bakal mensubsidi operator titik pengisian daya secara langsung, mengganti biaya potongan harga, atau menggunakan skema lain.
Rencana Satgas Khusus dan Persoalan Pajak
Pemerintah juga berencana membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh pihak industri untuk meneliti sistem yang memungkinkan pengendara menerapkan tarif listrik rumah tangga mereka di titik pengisian daya publik tertentu. Kementerian Transportasi dijadwalkan bakal mengumumkan keterangan lanjutan mengenai hal ini pada waktunya.
Meski demikian, pengumuman tersebut tidak mencakup pemotongan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada pengisian daya publik yang saat ini masih dipatok sebesar 20 persen. Sebagai perbandingan, tarif listrik rumah tangga lazimnya dikenakan PPN sebesar 5 persen, yang sempat diturunkan sementara menjadi nol persen mulai Oktober 2026.
Sebagai gantinya, rancangan anggaran mengusulkan aturan perundang-undangan untuk memperjelas penerapan PPN 20 persen pada pengisian daya di tempat umum dan area kerja mulai 1 November 2026. Kalangan industri pengisian daya telah berulang kali mendesak pemerintah Inggris untuk mengatasi perbedaan tarif tersebut karena dianggap merugikan pengemudi yang tidak mempunyai jalur akses pribadi di rumah.
Langkah ini menyusul kebijakan kemudahan lain bagi pemilik kendaraan listrik tanpa garasi setelah aturan baru di Inggris diberlakukan pada bulan ini. Regulasi tersebut mengizinkan pemasangan saluran pengisian daya lintas trotoar yang memenuhi syarat tanpa memerlukan izin perencanaan, yang diyakini otoritas setempat dapat menghemat pengeluaran rumah tangga hingga 300 poundsterling.
Sumber: electrive.com
