Daftar Isi
Perusahaan teknologi Zetrix AI mengajukan proposal untuk membayar uang muka sebesar RM100 juta atau sekitar Rp358 miliar agar dapat ditunjuk kembali sebagai agen pengumpul Departemen Transportasi Jalan (JPJ) Malaysia. Selain uang muka, perusahaan tersebut berencana melunasi sisa tunggakan sebesar RM214 juta dalam kurun waktu enam bulan.
Tawaran dan Keputusan Kementerian
Wakil Menteri Transportasi Datuk Hasbi Habibollah menyampaikan rencana tersebut di Dewan Rakyat saat menyampaikan pidato penutupan perdebatan alokasi Anggaran 2027 kementeriannya, seperti dilaporkan Paul Tan’s Automotive News. Proposal bertanggal 5 November itu dikirimkan kepada kementerian transportasi, yang kemudian meneruskannya kepada Kementerian Keuangan pada 10 November untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
Berdasarkan skema tersebut, sisa tunggakan RM214 juta akan dibayarkan melalui enam cicilan bulanan dengan nilai masing-masing RM35,67 juta. Angka ini melengkapi pembayaran di muka sebesar RM100 juta sehingga total tunggakan pokok mencapai RM314 juta. Pemerintah juga mengenakan denda sebesar RM29 juta berdasarkan ketentuan perjanjian yang berlaku.
Penasihat hukum Kementerian Transportasi sedang bersiap melayangkan surat peringatan dan menyiapkan langkah hukum bersama Kejaksaan Agung jika pembayaran tidak kunjung dilakukan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Namun, Hasbi menegaskan bahwa proses hukum tersebut tidak akan dilanjutkan apabila pemerintah menyetujui proposal penyelesaian utang dari Zetrix AI.
Ketika ditanya oleh anggota parlemen Khairil Nizam Khirudin apakah langkah itu berarti kontrak perusahaan akan diperbarui, Hasbi menyatakan keputusan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Keuangan. Hasbi menambahkan, JPJ sebelumnya memberikan kelonggaran waktu kepada perusahaan karena tidak ingin layanan publik terganggu, termasuk pembayaran denda tilang secara daring di perbatasan Malaysia-Singapura dan pusat ujian teori terkomputerisasi di Sabah serta Sarawak.
Kondisi Keuangan dan Pengungkapan Bursa
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Malaysia pada 13 November, Zetrix menjelaskan bahwa pihaknya berniat mengamankan seluruh hasil pengumpulan dana di masa depan dan melakukan beberapa kali pembayaran besar dalam waktu singkat guna melunasi tunggakan. Perusahaan menyatakan proposal tersebut masih dievaluasi oleh pemerintah sementara jumlah kewajibannya tidak berubah.
Zetrix berupaya menghemat kas untuk mengumpulkan dana dengan menunda sejumlah proyek pembangunan serta membatalkan dividen interim 2026 yang sebelumnya telah diumumkan. Perusahaan memperkirakan kehilangan peran di JPJ akan memangkas pendapatan sekitar 15 persen dan berencana mengurangi jumlah pusat layanan elektronik fisik.
Perusahaan juga mengakui tidak mampu membayar seluruh sisa utang program sukuk senilai RM2 miliar saat ini dan telah melewatkan kewajiban pembayaran sebesar RM25 juta yang jatuh tempo pada 6 November. Pelanggaran ketentuan sukuk terjadi pada Oktober setelah direktur pelaksana sekaligus salah satu pendiri, Wong Thean Soon, tidak lagi menjadi pemegang saham terbesar, sehingga manajemen meminta para pemegang sukuk untuk mengubah ketentuan tersebut.
Ketiga direktur independen Zetrix yang tergabung dalam komite audit telah mengundurkan diri pada Oktober, menyusul pengunduran diri auditor eksternal TGS TW PLT pada 28 September. Perusahaan menargetkan penunjukan auditor baru pada akhir November, sementara anak perusahaannya, MyEG, saat ini tengah menyengketakan tagihan pajak sebesar RM353,13 juta dari Dinas Pendapatan Dalam Negeri untuk Tahun Pajak 2021 hingga 2023.
Kronologi Penangguhan dan Tunggakan
JPJ resmi menangguhkan Zetrix bersama anak perusahaannya, My E.G. Sdn Bhd, dari status agen pengumpul pada 5 Oktober setelah gagal menyetorkan dana sebesar RM314 juta yang dihimpun untuk pemerintah antara 19 Mei hingga 30 September. Menteri Transportasi Anthony Loke mengungkapkan bahwa kementerian dan JPJ telah melayangkan 35 surat peringatan serta mengadakan empat sesi pertemuan dengan pihak perusahaan.
Sebuah cek senilai RM231 juta dari Zetrix tertanggal 30 September ditolak pencairannya karena perusahaan meminta bank untuk tidak memprosesnya, yang kemudian mendorong pemerintah mengumumkan rencana langkah hukum pada akhir Oktober. Dalam perdebatan di parlemen, anggota dewan Manndzri Nasib mempertanyakan alasan penumpukan tunggakan selama lebih dari empat bulan serta besaran jaminan bank yang dipegang kementerian, meski pertanyaan tersebut tidak terjawab dalam pidato penutupan Hasbi.
Sumber: Paul Tan's Automotive News






