Auto Niaga

Bombay HC Perintahkan Bosch Bayar Rp468 Juta per Pekerja

Bombay HC Perintahkan Bosch Bayar Rp468 Juta per Pekerja

Pengadilan Tinggi Bombay (Bombay High Court) memerintahkan Bosch Limited untuk membayar kompensasi sebesar 25 lakh rupee atau sekitar Rp468 juta kepada setiap pekerja sementara baru yang menjadi subjek perselisihan buruh di fasilitas manufaktur Nashik. Pengadilan menyatakan bahwa perusahaan tersebut menggunakan mutasi ke lokasi yang jauh sebagai cara untuk menghentikan layanan pekerja tanpa mengikuti prosedur pemutusan hubungan kerja yang sah.

Keputusan Pengadilan Tinggi

Dalam putusan tertanggal 19 November 2026, Hakim Sandeep V. Marne menyatakan bahwa pemindahan 521 pekerja sementara ke berbagai wilayah di seluruh negeri didorong oleh niat untuk menyingkirkan kelebihan karyawan, bukan karena kebutuhan administratif yang murni. Pengadilan mendapati bahwa Bosch merancang mekanisme mutasi tersebut untuk menghindari pembayaran upah kepada para pekerja yang tenaganya sudah tidak diperlukan lagi di pabrik Nashik.

Perselisihan ini bermula pada tahun 2021 ketika Bosch memberlakukan sistem yang disebut Aktivasi Lampu Merah (Red-Light Activation), yang melarang pekerja sementara melapor ke pabrik pada hari-hari ketika tenaga mereka tidak dibutuhkan. Para pekerja yang terdampak menggugat aturan tersebut ke Pengadilan Industri yang kemudian memerintahkan perusahaan untuk membayar upah penuh meskipun pekerjaan tidak disediakan.

Setelah Mahkamah Agung menolak upaya banding perusahaan, Bosch memanggil kembali para pekerja pada Agustus 2024. Namun, pada 7 September 2024, perusahaan mengeluarkan surat mutasi yang memindahkan para pekerja ke berbagai lokasi di India dengan dalih penurunan permintaan injektor diesel dan berkurangnya kebutuhan produksi di Nashik.

Temuan Hukum dan Penolakan Pemulihan

Hakim Marne menolak beberapa argumen yang digunakan oleh Pengadilan Industri untuk membatalkan mutasi tersebut, termasuk tidak adanya wewenang manajemen dan dugaan pelanggaran Pasal 9A Undang-Undang Perselisihan Industri 1947 mengenai pemberitahuan perubahan ketentuan layanan. Hakim beralih pada kesimpulan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dalam bentuk penyalahgunaan wewenang secara hukum (malice in law), di mana perusahaan menggunakan kekuasaan yang ada untuk tujuan yang tidak tepat.

Meskipun menyatakan mutasi tersebut tidak sah, Pengadilan Tinggi menolak untuk memerintahkan pemulihan kembali para pekerja di pabrik Nashik. Pengadilan menerima argumen bahwa para pekerja telah menjadi kelebihan tenaga kerja di pabrik tersebut dan pemulihan posisi dikhawatirkan akan memicu putaran perselisihan berkepanjangan lainnya.

Sebagai gantinya, pengadilan memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui kompensasi finansial. Pengadilan mempertimbangkan masa kerja para pekerja, sifat mutasi yang tidak sah, upah yang harus dibayar sejak September 2024, serta hak-hak pemutusan hubungan kerja yang berlaku.

Bosch diperintahkan untuk membayarkan kompensasi tersebut dalam waktu enam minggu, di mana keterlambatan pembayaran akan dikenakan bunga sebesar delapan persen per tahun. Selepas pembayaran kompensasi ini, para pekerja tidak lagi berhak menuntut manfaat finansial atau layanan lanjutan lainnya dari perusahaan.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *