Infrastruktur

UE Percepat Perizinan Jaringan Listrik dan SPKLU

UE Percepat Perizinan Jaringan Listrik dan SPKLU

Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk merampingkan prosedur perizinan sambungan jaringan, stasiun pengisian daya, dan sistem penyimpanan. Aturan baru ini menetapkan pembangunan stasiun pengisian daya hingga satu megawatt pada struktur buatan nantinya dibebaskan dari izin.

Perubahan Ambang Batas dan Batas Waktu Izin

Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari paket langkah-langkah untuk memodernisasi jaringan listrik di Eropa yang dikenal sebagai ‘European grids package’. Komisi Eropa pertama kali merancang draf ini pada Desember 2025 sebelum Parlemen Eropa menentukan sikap pada musim panas.

Parlemen dan negara anggota sepakat menaikkan ambang batas izin untuk instalasi surya kecil, sistem penyimpanan energi, dan stasiun pengisian daya dari 100 kW menjadi 200 kW. Stasiun pengisian daya dengan kapasitas total terpasang 1 MW atau kurang pada struktur buatan tidak lagi memerlukan izin, yang menurut kelompok Partai Hijau mencakup area layanan jalan tol.

Selain itu, terdapat dukungan untuk tenggat waktu yang lebih cepat dengan batas maksimum enam bulan untuk persetujuan sistem penyimpanan energi mandiri dan stasiun pengisian daya. Untuk instalasi surya dan penyimpanan energi di lokasi yang sama, batas waktunya hanya tiga bulan. Batas waktu sambungan jaringan akan dibatasi secara berkala hingga tiga bulan, dan maksimal enam bulan dengan pembenaran yang cukup, kecuali untuk sistem terisolasi atau kecil yang saling terhubung di wilayah terpencil.

Digitalisasi dan Prinsip Kepentingan Publik

Kewajiban partisipasi untuk proyek berkapasitas 7 MW kini diperketat dari sebelumnya 10 MW. Kesepakatan ini juga mencakup pembentukan portal digital nasional yang seragam untuk seluruh langkah perizinan serta kerangka perizinan di seluruh Uni Eropa untuk infrastruktur jaringan listrik.

Salah satu anggota Parlemen Eropa asal Denmark dari kelompok S&D, Niels Fuglsang, menyatakan bahwa langkah ini penting untuk mempercepat penerapan energi terbarukan dan infrastruktur jaringan demi mitigasi perubahan iklim serta mendongkrak daya saing.

Ketua Komite Industri, Riset, dan Energi Borys Budka dari Polandia menambahkan bahwa prosedur saat ini memakan waktu terlalu lama. Ia menegaskan percepatan dan penyederkatan adalah hasil nyata yang diberikan untuk warga dan dunia usaha di Eropa.

Negosiasi ini juga memperluas prinsip bahwa proyek energi terbarukan dan jaringan listrik dianggap sebagai kepentingan publik yang mendesak guna menghilangkan hambatan administratif. Negara anggota hanya dapat menyimpang dari prinsip ini pada kasus yang cukup dibenarkan seperti warisan budaya atau pertahanan keamanan.

Negara anggota juga dapat menetapkan bahwa kelambanan respons dari otoritas terhadap langkah perantara dalam proses perizinan merupakan persetujuan diam-diam. Proses perizinan yang tidak diputuskan dalam jangka waktu tertentu dapat secara otomatis dianggap disetujui.

Prosedur perizinan yang rumit selama ini menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan pengembangan proyek energi di Uni Eropa. Pembangunan jaringan transmisi daya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, di mana setengahnya dihabiskan untuk proses perizinan. Proyek energi terbarukan dapat memakan waktu hingga sembilan tahun, sementara fasilitas penyimpanan energi berkisar antara satu hingga tujuh tahun.

Setelah kesepakatan sementara ini disetujui oleh Dewan dan Parlemen, aturan tersebut akan diterbitkan dalam Jurnal Resmi. Negara-negara anggota kemudian memiliki waktu satu setengah tahun untuk mengimplementasikan ketentuan arahan tersebut ke dalam hukum nasional.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *