Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan penyedia layanan transportasi daring Lyft atas dugaan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang melanggar hukum federal. Gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California tersebut menyatakan bahwa Lyft dan para pengemudinya berulang kali menolak memberikan layanan kepada penumpang berdisabilitas.
Detail Gugatan dan Tuntutan Ganti Rugi
DOJ menjelaskan bahwa penolakan layanan tersebut dialami oleh penumpang yang menggunakan kursi roda lipat, alat bantu jalan, maupun yang didampingi hewan pemandu. Selain menolak memberikan layanan, perusahaan yang berbasis di San Francisco tersebut dituduh mengenakan biaya pembatalan kepada konsumen yang ditolak, serta membebankan tarif yang lebih tinggi dan biaya tambahan yang tidak perlu kepada pengguna berdisabilitas.
Pemerintah AS menuntut ganti rugi sebesar 53 juta dolar AS untuk ratusan hingga ribuan pelanggan yang dinilai telah dirugikan oleh Lyft dan para pengemudinya. Selain tuntutan ganti rugi materiil bagi para penumpang, pemerintah juga meminta pengadilan untuk mempertimbangkan sanksi perdata terhadap Lyft. Seperti dilaporkan Jalopnik, gugatan ini menjadi langkah hukum terbaru pemerintah AS terhadap perusahaan ride-hailing terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika (ADA).
Respons Lyft dan Catatan Pelanggaran
Pihak kementerian menilai Lyft gagal memperbarui kebijakan serta praktiknya untuk mencegah diskriminasi. Perusahaan tersebut juga dianggap tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada pengemudi dan perwakilan layanan pelanggan mengenai kewajiban mereka di bawah hukum federal. Langkah hukum terhadap Lyft ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan DOJ terhadap Uber pada tahun lalu dengan tuntutan ganti rugi sebesar 125 juta dolar AS.
Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Lyft menyatakan keberatan atas tuduhan diskriminasi dalam komunitasnya. Lyft menjelaskan bahwa mereka telah memiliki kebijakan jangka panjang yang mewajibkan pengemudi untuk melayani penumpang dengan hewan pemandu atau alat bantu mobilitas lipat. Pengemudi yang melanggar aturan tersebut akan menghadapi sanksi tegas, termasuk pemutusan kemitraan secara permanen. Lyft juga menyatakan akan bekerja sama sepenuhnya dengan Departemen Kehakiman selama proses hukum berlangsung.
Gugatan ini bukan pertama kalinya Lyft menghadapi persoalan hukum terkait penolakan terhadap penyandang disabilitas. Pada tahun 2020, Lyft pernah menyelesaikan tuduhan serupa terkait pengemudi yang menolak penumpang pengguna kursi roda atau alat bantu jalan. Saat itu, Lyft menyetujui untuk merevisi kebijakannya, membayar ganti rugi kepada empat penumpang, serta membayar denda perdata sebesar 40.000 dolar AS.
